ESSAPERS.COM /Jakarta, – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyoroti kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang semakin timpang akibat korupsi yang mengakar dan dominasi oligarki. Menurutnya, praktik korupsi telah menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
"Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan dengan cepat karena banyaknya kendala dan rongrongan dari kelompok koruptor yang didukung oligarki. Hal ini menyebabkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan di tempat," ujar Rahmad Sukendar.
Dia menegaskan bahwa ketimpangan sosial semakin dalam, dengan hanya segelintir masyarakat yang dapat menikmati kehidupan yang mapan dan sejahtera. Sementara itu, mayoritas rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Kritik terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam
Rahmad Sukendar juga menyoroti pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjamin bahwa kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Namun, realitanya, banyak cabang produksi penting justru dikelola oleh swasta dan asing.
"Sebagian besar kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak rakyat kini dikendalikan oleh korporasi besar. Mereka lebih mementingkan keuntungan daripada kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok semakin mahal dan rakyat semakin terbebani pajak," jelasnya.
Ia juga menyoroti Pasal 31 UUD 1945 tentang hak pendidikan, yang menurutnya belum diterapkan secara maksimal. Jika pemerintah serius menjalankan Pasal 33, maka pendidikan gratis dan berkualitas bisa menjadi kenyataan.
Seruan Hukuman Berat bagi Koruptor
Dalam upaya memberantas korupsi, Rahmad Sukendar menyerukan agar pemerintah menerapkan hukuman yang lebih berat bagi para koruptor.
"Pemerintah harus segera menerapkan hukuman berat, termasuk pemiskinan koruptor dan hukuman mati, agar ada efek jera. Jika ini tidak dilakukan, maka oligarki akan terus berkuasa dan rakyat semakin sengsara," tegasnya.
Oligarki Mengendalikan Pemerintahan?
Lebih lanjut, ia mengkritik dominasi oligarki yang menurutnya telah menyandera hampir semua aspek pemerintahan, termasuk partai politik dan lembaga negara.
"Undang-undang saat ini lebih banyak berpihak pada kepentingan oligarki dibanding rakyat. Pejabat pun banyak yang bermental kacung karena tunduk pada kekuasaan elit ekonomi," katanya.
Rahmad Sukendar memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perubahan, Indonesia bisa menghadapi kehancuran.
"Jangan sampai kita baru sadar ketika negeri ini sudah benar-benar hancur. Jika tidak ada langkah tegas dalam memberantas korupsi dan membatasi pengaruh oligarki, maka keadilan sosial hanya akan menjadi ilusi bagi rakyat," pungkasnya.(*)
.jpg)
Komentar0