ESSAPERS.COM I Tanah Datar, Sumbar – Masyarakat Kabupaten Tanah Datar tengah dihebohkan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Ali Hanafiah Batusangkar. Kasus ini diduga melibatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp17 miliar. Saat ini, Polda Sumbar telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.
Ketua Umum Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mendesak Polda Sumbar untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa dugaan korupsi ini harus dibuka secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan penyelidikannya.
“Kami meminta Polda Sumbar segera mengungkap kasus ini secara terang-terangan. Selain itu, Pemda Tanah Datar, khususnya Dinas Kesehatan, juga harus bersikap dan memberikan penjelasan karena RSUD Ali Hanafiah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan Tanah Datar,” tegas Rahmad Sukendar. Dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/25).
Ia juga menekankan bahwa penanganan kasus ini harus sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan "tidak boleh ada lagi tindakan korupsi yang merusak kedaulatan NKRI dan merugikan masa depan bangsa, termasuk generasi muda dan masyarakat Tanah Datar."
BPI KPNPA RI berjanji akan terus mengawal kasus ini dan meminta Kapolda Sumbar untuk memberikan atensi penuh terhadap penyelidikan. Rahmad Sukendar juga menuntut Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk segera melakukan gelar perkara guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini. Tidak ada lagi yang kebal hukum di negeri ini, tidak ada lagi istilah bekingan. Jika kasus ini tidak ditangani dengan baik, kami akan membawa permasalahan ini langsung ke Kapolri untuk tindak lanjut,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Ali Hanafiah ini kini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum di Sumatera Barat. Publik menantikan langkah tegas dari Polda Sumbar dalam mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal. (*)
.jpg)
Komentar0